Jokowi Minta Perizinan Tenaga Kerja Asing Tak Berbelit-belit
Setelah menggelar rapat terbatas soal Persiapan Asian Games 2018, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden HM Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas soal Penataan Tenaga Kerja Asing. Dalam pidato pembukaannya, Jokowi meminta agar proses masuk Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia tidak dipersulit.
Seharusnya, lanjut dia, proses masuknya TKA tidak berbelit-belit dan dapat dilakukan secara online. Hingga saat ini, presiden mengaku masih sering menerima keluhan soal perizinan bagi TKA yang berbelit-belit.
"Kita membicarakan soal tenaga kerja asing dan perlu saya ingatkan globalisasi ekonomi seperti saat ini, pasar tenaga kerja sudah melewati batas-batas negara. Kita banyak mengirim tenaga kerja atau biasa kita sebut buruh migran ke Timur Tengah, Asia Tenggara maupun Asia Timur," kata Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/3).
"Dalam penataan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit, ini penting sekali. Karena keluhan-keluhan yang saya terima perizinannya berbelit-belit, agar prosedur dibuat lebih sederhana," lanjut dia.
Pada saat yang bersamaan, Jokowi menuturkan percepatan perizinan dan persyaratan bagi TKA sejalan dengan masuknya investasi ke Indonesia. Selain itu TKA yang diterima bekerja di Indonesia harus memiliki kualifikasi.
"Agar bisa memastikan kepentingan nasional kita, baik meningkatkan daya tarik investasi maupun kepentingan terserapnya tenaga kerja kita di dalam negeri maka diperlukan penataan masuknya tenaga kerja asing," ucap Jokowi.
Untuk itu penting sekali jika persyaratan dan perizinan bagi TKA dipermudah dan bisa dilakukan berbasis online. Jokowi minta agar Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi bisa bersinergi secara terpadu untuk mewujudkan ini.
"Jangan berjalan sendiri-sendiri tapi betul-betul terkoordinasi, karena saya juga mendapat beberapa laporan pengguna tenaga kerja terganggu dan merasa tidak nyaman. Mereka merasa ada sweeping dan yang kita lihat Kemenaker jalan sendiri, imigrasi sendiri, instansi lain juga melakukan pengawasan sendiri-sendiri," paparnya.
Dalam rapat terbatas turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Kemudian hadir pula Menkumham Yasonna Laoly, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Hingga kini ratas penataan TKA masih berlangsung. [ kumparan]